Ekono Insentif

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Baznas Kota Bukittinggi Berdasarkan PSAK No. 16

2026-01-28T15:45:17+07:00

Abstrak

BAZNAS Kota Bukittinggi memiliki beberapa aset tetap namun sudah rusak dan tidak diperlukan lagi dalam aktivitas lembaga, menurut PSAK No.16 diharuskan untuk melakukan penghentian pengakuan aset tetap. Jenis Penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan pengkajian laporan keuangan yang menyangkut pencatatan aset tetap. Sumber data yang menjadi acuan penelitian ini data primer dan data sekunder. Hasil Penelitian yaitu BAZNAS Kota Bukittinggi telah mempraktikkan PSAK No. 16 tentang pengakuan, perolehan, depresiasi, dan pelaporan aset tetap, namun penerapan penghentian pengakuan aset tetap belum diterapkan sehingga harga perolehan aset tetap yang sudah rusak masih diakui dalam laporan keuangan, terdapat kerugian penghentian aset tetap sehingga harus disajikan dalam laporan perubahan dana. Menurut Kebijakan Keuangan BAZNAS dan LAZ selisih nilai yang terjadi akibat pelepasan aset tetap harus disajikan kedalam laporan keuangan perubahan dana amil atau dana zakat atau dana infak dan sedekah.

Abstract

BAZNAS Bukittinggi city owns several fixed assets that are damaged and no longer used in institutional activities. Under PSAK No. 16, such assets should be derecognized. This study uses a descriptive qualitative method by analyzing financial reports related to fixed asset records, with data drawn from primary and secondary sources. The findings show that BAZNAS has implemented PSAK No. 16 in terms of recognition, acquisition, depreciation, and reporting. However, derecognition has not been applied, causing acquisition costs of damaged assets to remain in the financial statements. This results in losses on asset derecognition, which should be presented in the statement of changes in funds. According to BAZNAS and LAZ financial policies, differences arising from asset disposal must be reported in the financial statements under amil funds, zakat funds, or infak and sedekah funds.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi dan Indeks Pendidikan terhadap Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Aceh

2026-01-28T15:45:28+07:00

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Indeks Pendidikan terhadap kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan data sekunder time series periode 2013–2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis data menggunakan regresi linier berganda dan korelasi Pearson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMP berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan dan pengangguran terbuka. Indeks Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, tetapi tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka. Selain itu, terdapat hubungan positif, kuat, dan signifikan antara kemiskinan dan pengangguran, dengan nilai korelasi Pearson sebesar 0.682 (p < 0.05). Dengan demikian, kebijakan peningkatan upah minimum dan kualitas pendidikan berperan penting dalam mengurangi masalah sosial ekonomi di Provinsi Aceh.

Abstract

This study aims to analyze the effect of Provincial Minimum Wage (UMP) and Education Index on poverty and unemployment in Aceh Province. The research applies a quantitative method using secondary time series data from 2013–2024, obtained from Statistics Indonesia (BPS). Data were analyzed using multiple linear regression and Pearson correlation. The findings reveal that UMP has a significant effect in reducing both poverty and open unemployment. The Education Index significantly affects poverty but shows no significant effect on open unemployment. Furthermore, there is a strong and significant positive relationship between poverty and unemployment, with a Pearson correlation of 0.682 (p < 0.05). These results indicate that policies promoting higher minimum wages and improved education quality play a crucial role in reducing socioeconomic issues in Aceh Province.

PROCESS MODELLING OF K-POP CONCERT TICKETING USING BPMN: A CASE STUDY

2026-01-28T15:45:39+07:00

Abstract

The Korean Wave (Hallyu) has positioned K-Pop concerts as major cultural events in Indonesia, generating economic impacts but also exposing persistent ticketing challenges. Issues such as limited supply, technical failures, lack of transparency, and fraudulent resales often lead to fan dissatisfaction. This study applies Business Process Model and Notation (BPMN) within a qualitative case study to examine and improve the ticketing workflow. Data were obtained from documentation, observation, literature review, and limited fan interviews. The current “as-is” model revealed inefficiencies including unclear digital queues, system errors, failed payments, and opaque quota distribution. A redesigned “to-be” model introduces improvements such as real-time quota visibility, One ID One Ticket enforcement, third-party purchase restrictions, and identity-based wristbands. Findings show that BPMN provides clarity of roles among stakeholders while enhancing transparency, fairness, and trust. This research demonstrates the value of process modeling for creating more reliable ticketing systems in cultural industries.

Abstrak

Gelombang Korea (Hallyu) menjadikan konser K-Pop sebagai peristiwa budaya besar di Indonesia yang tidak hanya berdampak ekonomi tetapi juga memunculkan berbagai kendala dalam sistem tiket. Permasalahan seperti keterbatasan kuota, kegagalan teknis, kurangnya transparansi, dan praktik penjualan ulang ilegal sering menimbulkan ketidakpuasan penggemar. Penelitian ini menerapkan Business Process Model and Notation (BPMN) dalam studi kasus kualitatif untuk menganalisis sekaligus merancang perbaikan alur kerja tiket. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi, kajian literatur, serta wawancara terbatas dengan penggemar. Analisis proses “as-is” mengungkap ketidakefisienan berupa antrian digital yang tidak jelas, kesalahan sistem, pembayaran gagal, dan distribusi kuota yang tidak transparan. Model “to-be” yang dirancang mencakup visibilitas kuota secara real-time, penerapan aturan One ID One Ticket, larangan pembelian pihak ketiga, serta distribusi gelang berbasis identitas. Hasil menunjukkan BPMN memperjelas peran pemangku kepentingan sekaligus meningkatkan transparansi, keadilan, dan kepercayaan konsumen. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemodelan proses dalam menciptakan sistem tiket yang lebih andal di industri budaya.

Analisis Efektivitas Peran Bank Umum Syariah Terhadap Jumlah Uang Beredar (Jub) Di Indonesia 2016-2024

2026-01-28T15:45:53+07:00

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran Bank Umum Syariah terhadap jumlah uang beredar (JUB) di Indonesia selama periode 2016–2024 dengan variabel pembiayaan mudharabah dan modal kerja UMKM. Menggunakan data sekunder diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi linear berganda berbantuan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap JUB, sedangkan modal kerja UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap JUB. Secara simultan kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap JUB. Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi pembiayaan syariah dan penguatan akses modal UMKM untuk mendukung stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the role of Islamic Commercial Banks on the money supply (JUB) in Indonesia during the 2016–2024 period, using mudharabah financing and MSME working capital as the main variables. The research employs secondary data obtained from the Financial Services Authority (OJK) and Statistics Indonesia (BPS). The study applies a quantitative approach using multiple linear regression analysis with the assistance of SPSS 23. The results show that mudharabah financing has a negative and significant effect on the money supply, while MSME working capital has a positive and significant effect on the money supply. Simultaneously, both variables have a significant effect on the money supply. These findings emphasize the importance of optimizing Islamic financing and strengthening MSME access to capital in supporting monetary stability and sustainable economic growth in Indonesia.

Pengaruh Debt to Assets Ratio dan Debt to Equity Ratio Terhadap Return On Assets pada Perusahaan Sektor Teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024

2026-01-28T15:46:07+07:00

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Debt to Assets Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return on Assets (ROA) pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan, dan metode purposive sampling dalam pemilihan sampel. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) DAR berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROA; (2) DER berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROA; dan (3) DAR dan DER secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Abstract

This study aims to analyze the effect of the Debt to Assets Ratio (DAR) and Debt to Equity Ratio (DER) on Return on Assets (ROA) in technology sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2021–2024. The study uses a quantitative approach with secondary data in the form of annual financial statements, and employs purposive sampling in selecting the samples. Data analysis is conducted using multiple linear regression. The results of the study indicate that (1) DAR has a positive but not significant effect on ROA; (2) DER has a negative but not significant effect on ROA; and (3) DAR and DER simultaneously do not have a significant effect on ROA.

Saving Preferences in Banking Institutions among West Java People Before Covid-19

2026-01-28T15:46:24+07:00

Abstract

Saving represents residual income after consumption and contributes to economic growth through investment. This study aims to analyze the savings preferences of West Java residents, one of Indonesia’s most populous provinces. Data were derived from the 2018 SUSENAS, published in 2019, reflecting conditions before the Covid-19 pandemic. A savings ownership model was developed to capture preferences, with key determinants including expenditure, education, marital status, gender, age, place of residence (urban/rural), and district/city controls. The findings indicate that all variables significantly affect savings ownership. Expenditure, age, and the male dummy show negative coefficients, while education, marital status, and residence in urban areas display positive effects. Despite these influences, the proportion of savings holders in banking institutions remains relatively low in West Java. The study highlights the relevance of government policies, particularly during the Covid-19 pandemic, where channelling cash assistance through banks proved to be an appropriate and effective strategy.

ABSTRAK

Tabungan merupakan pendapatan sisa setelah konsumsi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis preferensi menabung penduduk Jawa Barat, salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Data diperoleh dari SUSENAS tahun 2018 yang dipublikasikan pada tahun 2019 dan mencerminkan kondisi sebelum pandemi Covid-19. Model kepemilikan tabungan dikembangkan untuk menangkap preferensi menabung, dengan faktor penentu utama meliputi pengeluaran, pendidikan, status perkawinan, jenis kelamin, usia, tempat tinggal (perkotaan/perdesaan), serta variabel kontrol kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan tabungan. Pengeluaran, usia, dan variabel dummy laki-laki menunjukkan koefisien negatif, sedangkan pendidikan, status perkawinan, dan tempat tinggal di wilayah perkotaan menunjukkan pengaruh positif. Meskipun demikian, proporsi pemilik tabungan di lembaga perbankan di Jawa Barat masih relatif rendah. Penelitian ini menyoroti relevansi kebijakan pemerintah, khususnya pada masa pandemi Covid-19, di mana penyaluran bantuan tunai melalui perbankan terbukti menjadi strategi yang tepat dan efektif.