Jurnal Soshum Insentif

Resiliensi Masyarakat Desa Teluk Rumbia Dalam Menghadapi Bencana Banjir

2026-01-30T21:46:05+07:00

Abstrak

Resiliensi merupakan kemampuan individu, komunitas, atau kelompok dalam beradaptasi terhadap guncangan atau bencana, menyesuaikan diri, serta bangkit kembali setelah mengalami dampak tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat ketahanan masyarakat Desa Teluk Rumbia, Kabupaten Aceh Singkil terhadap bencana banjir yang kerap terjadi. Penelitian ini menggunakan teori resiliensi yang dikemukakan Susan L. Cutter, menekankan pentingnya interaksi antara kapasitas sosial, ekonomi, dan fisik dalam menentukan kemampuan komunitas menghadapi bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Teluk Rumbia telah mengembangkan berbagai strategi adaptasi seperti : Membangun rumah panggung, memanfaatkan transportasi air saat banjir, serta mengandalkan pengetahuan lokal dalam membaca tanda-tanda alam. Strategi adaptasi tersebut tidak terlepas dari ikatan solidaritas sosial yang melekat sesama warga Desa. Ikatan solidaritas sosial yang terjalin pada masyarakat Desa Teluk Rumbia didasarkan pada ikatan kekerabatan, keterikatan adat dan budaya, serta senasib sepenanggungan dalam kehidupan.

Abstract

Resilience is the ability of individuals, communities, or groups to adapt to shocks or disasters, adjust, and bounce back after experiencing their impact. This research aims to determine the level of resilience of the community in Teluk Rumbia Village, Aceh Singkil Regency, to the frequent flood disasters. This research utilizes the resilience theory proposed by Susan L. Cutter, emphasizing the importance of the interaction between social, economic, and physical capacities in determining a community's ability to cope with disasters. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, documentation, and in-depth interviews. The research results show that the community of Teluk Rumbia Village has developed various adaptation strategies such as: building stilt houses, utilizing water transportation during floods, and relying on local knowledge to read natural signs. This adaptation strategy is inseparable from the strong social solidarity among the village residents. The social solidarity bonds that exist in the Teluk Rumbia village community are based on kinship ties, attachment to customs and culture, and shared experiences in life.

Metode Penerjemahan Wacana Diplomasi Jepang

2026-01-30T21:46:10+07:00

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode penerjemahan yang digunakan untuk menerjemahkan wacana diplomasi, dengan mengambil studi kasus pada konten diplomasi Jepang di media sosial Instagram. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara umum, gaya penerjemahan pada konten diplomasi Jepang di media sosial Jepang cenderung menggunakan metode communicative semantic. Metode komunikatif digunakan karena memprioritaskan kejelasan bagi pembaca Indonesia. Metode semantik digunakan karena penerjemah tetap ingin mempertahankan struktur makna tek sumber tanpa terlalu domestikasi. Gabungan metode menerjemahkan dapat digunakan dengan tujuan agar penerjemah dapat menghasilkan hasil penerjemahan yang mudah dipahami dan ideologi wacana yang tersirat dapat sampai dengan halus ke benak pembaca.

Abstract

This study aims to describe the translation methods used to translate diplomatic discourse, using a case study of Japanese diplomatic content on Instagram. The method used is descriptive qualitative. The analysis concludes that, in general, the translation style of Japanese diplomatic content on Japanese social media tends to use the communicative-semantic method. The communicative method is used because it prioritizes clarity for Indonesian readers. The semantic method is used because the translator wants to maintain the meaning structure of the source text without overly domesticating it. A combination of translation methods used to produce easily understandable translations and ensure that the implicit discourse ideology is conveyed smoothly to the reader.

A E-Procurement Dan Tata Kelola Digital: E-katalog Indonesia Dan Peran ‘Digital Human’ Dalam Transformasi Layanan Publik Kota Serang

2026-01-30T21:46:13+07:00

Abstrak

Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengadaan barang/jasa publik. Artikel ini membahas peran e-procurement — khususnya implementasi e-katalog di Indonesia — sebagai pilar tata kelola pemerintahan digital untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Kajian literatur menunjukkan e-procurement berkontribusi pada pencegahan kecurangan melalui peningkatan keterbukaan informasi, pencatatan digital, dan jejak audit, sehingga memperkuat prinsip good governance (Mazta et al., 2025). Namun, keberhasilan implementasi bergantung pada kesiapan infrastruktur, dukungan regulasi, kompetensi SDM digital, serta komitmen organisasi dalam mengatasi kesenjangan digital (Untung et al., 2025). Dengan merujuk pada kebijakan SPBE dan kerangka regional ASEAN, artikel ini menegaskan bahwa integrasi e-procurement perlu diimbangi penguatan kapasitas manusia dan tata kelola data yang adaptif agar transformasi digital menghasilkan pemerintahan yang akuntabel, terpercaya, dan berorientasi pelayanan (ASEAN, 2021; Kementerian PANRB, 2018, 2022).

Abstract

The development of digital technology is driving the transformation of government governance, including in the procurement of public goods and services. This article discusses the role of e-procurement—specifically the implementation of e-catalogs in Indonesia—as a pillar of digital governance to increase transparency, accountability, and efficiency. A literature review shows that e-procurement contributes to fraud prevention through increased information transparency, digital record-keeping, and audit trails, thereby strengthening the principles of good governance (Mazta et al., 2025). However, successful implementation depends on infrastructure readiness, regulatory support, digital human resource competency, and organizational commitment to addressing the digital divide (Untung et al., 2025). Referring to the SPBE policy and the ASEAN regional framework, this article emphasizes that e-procurement integration needs to be balanced with human capacity building and adaptive data governance so that digital transformation results in an accountable, trustworthy, and service-oriented government (ASEAN, 2021; Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform, 2018, 2022).

Pengaruh CSR “Green Beauty” Garnier dan Kesadaran Lingkungan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen

2026-01-30T21:46:15+07:00

Abstrak

Tujuan karya ilmiah ini untuk mengetahui pengaruh CSR “Green Beauty” Garnier dan kesadaran lingkungan konsumen terhadap keputusan pembelian di Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan kausal, sampel diambil menggunakan teknik Quota Sampling dari 210 responden yang telah melakukan pembelian produk “Green Beauty” Garnier setidaknya sekali. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda, uji t dan uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program CSR dan kesadaran lingkungan konsumen secara simultan dan parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk “Green Beauty” Garnier di Kota Bogor. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan program CSR yang mengarah pada keberlanjutan, serta didukung oleh kesadaran lingkungan konsumen yang tinggi. Hal tersebut dapat memperkuat kepercayaan konsumen dan mendorong konsumen untuk memilih produk yang ramah lingkungan.

Abstract

This scientific work aims to determine the influence of Garnier's "Green Beauty" CSR and consumer environmental awareness on purchasing decisions in Bogor City. This study uses a quantitative method with a descriptive and causal approach, samples were taken using Quota Sampling techniques from 210 respondents who had purchased Garnier's "Green Beauty" products at least once. Data were analyzed using multiple linear regression, t-test and F-test. The results of this study indicate that CSR programs and consumer environmental awareness simultaneously and partially have a significant influence on purchasing decisions for Garnier's "Green Beauty" products in Bogor City. Thus, it can be interpreted that CSR programs lead to sustainability, and are supported by high consumer environmental awareness. This can strengthen consumer trust and encourage consumers to choose environmentally friendly products.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Harmonisasi Sosial

2026-01-30T21:46:18+07:00

ABSTRAK

Indonesia kaya keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan strategis membentuk harmonisasi sosial melalui penanaman nilai toleransi, solidaritas, dan penghargaan perbedaan pada peserta didik. Penelitian ini menggunakan studi literatur kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran PKn di sekolah. Hasilnya, PKn tidak hanya mentransfer pengetahuan kewarganegaraan, tapi juga membentuk karakter inklusif dan beradab via pembelajaran multikultural serta kearifan lokal. Meski tantangan seperti intoleransi dan diskriminasi masih ada, PKn memperkuat integrasi nasional dan lingkungan belajar damai. Penguatan kurikulum berbasis kebhinekaan, peran guru aktif, serta sinergi sekolah-keluarga-masyarakat esensial untuk generasi harmonis dalam keberagaman Indonesia.

ABSTRACT

Indonesia is rich in ethnic, religious, racial, and cultural diversity, which has the potential to cause social conflict. Civics Education (PKn) plays a strategic role in fostering social harmony by instilling values of tolerance, solidarity, and respect for differences in students. This research uses descriptive qualitative literature to analyze the role of PKn in schools. The results show that PKn not only transfers civic knowledge but also shapes inclusive and civilized character through multicultural learning and local wisdom. Although challenges such as intolerance and discrimination persist, PKn strengthens national integration and a peaceful learning environment. Strengthening diversity-based curricula, the active role of teachers, and synergy between schools, families, and communities are essential for a harmonious generation amidst Indonesia's diversity.

Analisis Tantangan Kolaborasi Multi-Sektor Dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Sukabumi

2026-01-30T21:46:20+07:00

Abstrak

Penelitian Penelitian ini mengkaji kolaborasi multisektor dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Sukabumi dengan fokus pada mekanisme kerja sama antar pemerintah, masyarakat, LSM, dan sektor swasta serta hambatan pada kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, FGD, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan. Analisis data dilakukan secara tematik menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan kawasan kumuh dari 260,53 hektare pada 2021 menjadi 162,78 hektare pada 2024 terutama didorong oleh intervensi fisik parsial. Kolaborasi belum optimal akibat dominasi sektor tertentu, lemahnya kelembagaan, koordinasi yang tidak konsisten, keterbatasan kapasitas masyarakat, serta kepemimpinan fasilitatif yang belum terintegrasi. Penanganan kumuh membutuhkan penguatan kelembagaan, forum koordinasi permanen, dan kepemimpinan lintas sektor yang berkelanjutan.

Abstract

This study examines multi-sector collaboration in addressing slum settlements in Sukabumi City, focusing on cooperation mechanisms among government agencies, communities, NGOs, and the private sector, as well as obstacles related to initial conditions, institutional design, and facilitative leadership. A qualitative case study approach was employed, with data collected through in-depth interviews, focus group discussions, field observations, and policy document analysis. Data were thematically analyzed using the Miles and Huberman model. The findings show that the reduction of slum areas from 260.53 hectares in 2021 to 162.78 hectares in 2024 was mainly driven by partial physical interventions. Multi-sector collaboration has not been optimal due to sectoral dominance, weak institutional arrangements, inconsistent coordination forums, limited community capacity, and facilitative leadership that is not yet integrated. Slum management therefore requires stronger binding institutional designs, permanent cross-sector coordination forums, and sustainable facilitative leadership across sectors.