A E-Procurement Dan Tata Kelola Digital: E-katalog Indonesia Dan Peran ‘Digital Human’ Dalam Transformasi Layanan Publik Kota Serang

Razaq Herawan; Ahmad Daelami; Riswanda Riswanda

doi:10.36787/jsi.v8i2.2209

Razaq Herawan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Ahmad Daelami Universitas Sultan Ageng Tirtayasa https://orcid.org/0000-0003-4476-4988
Riswanda Riswanda Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

DOI: https://doi.org/10.36787/jsi.v8i2.2209

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Katalogh Elektronik Versi 6, E-Purchasing, Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengadaan barang/jasa publik. Artikel ini membahas peran e-procurement — khususnya implementasi e-katalog di Indonesia — sebagai pilar tata kelola pemerintahan digital untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Kajian literatur menunjukkan e-procurement berkontribusi pada pencegahan kecurangan melalui peningkatan keterbukaan informasi, pencatatan digital, dan jejak audit, sehingga memperkuat prinsip good governance (Mazta et al., 2025). Namun, keberhasilan implementasi bergantung pada kesiapan infrastruktur, dukungan regulasi, kompetensi SDM digital, serta komitmen organisasi dalam mengatasi kesenjangan digital (Untung et al., 2025). Dengan merujuk pada kebijakan SPBE dan kerangka regional ASEAN, artikel ini menegaskan bahwa integrasi e-procurement perlu diimbangi penguatan kapasitas manusia dan tata kelola data yang adaptif agar transformasi digital menghasilkan pemerintahan yang akuntabel, terpercaya, dan berorientasi pelayanan (ASEAN, 2021; Kementerian PANRB, 2018, 2022).

Abstract

The development of digital technology is driving the transformation of government governance, including in the procurement of public goods and services. This article discusses the role of e-procurement—specifically the implementation of e-catalogs in Indonesia—as a pillar of digital governance to increase transparency, accountability, and efficiency. A literature review shows that e-procurement contributes to fraud prevention through increased information transparency, digital record-keeping, and audit trails, thereby strengthening the principles of good governance (Mazta et al., 2025). However, successful implementation depends on infrastructure readiness, regulatory support, digital human resource competency, and organizational commitment to addressing the digital divide (Untung et al., 2025). Referring to the SPBE policy and the ASEAN regional framework, this article emphasizes that e-procurement integration needs to be balanced with human capacity building and adaptive data governance so that digital transformation results in an accountable, trustworthy, and service-oriented government (ASEAN, 2021; Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform, 2018, 2022).