Analisis Tantangan Kolaborasi Multi-Sektor Dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Sukabumi

Abstrak

Abstrak

Penelitian Penelitian ini mengkaji kolaborasi multisektor dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Sukabumi dengan fokus pada mekanisme kerja sama antar pemerintah, masyarakat, LSM, dan sektor swasta serta hambatan pada kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, FGD, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan. Analisis data dilakukan secara tematik menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan kawasan kumuh dari 260,53 hektare pada 2021 menjadi 162,78 hektare pada 2024 terutama didorong oleh intervensi fisik parsial. Kolaborasi belum optimal akibat dominasi sektor tertentu, lemahnya kelembagaan, koordinasi yang tidak konsisten, keterbatasan kapasitas masyarakat, serta kepemimpinan fasilitatif yang belum terintegrasi. Penanganan kumuh membutuhkan penguatan kelembagaan, forum koordinasi permanen, dan kepemimpinan lintas sektor yang berkelanjutan.

Abstract

This study examines multi-sector collaboration in addressing slum settlements in Sukabumi City, focusing on cooperation mechanisms among government agencies, communities, NGOs, and the private sector, as well as obstacles related to initial conditions, institutional design, and facilitative leadership. A qualitative case study approach was employed, with data collected through in-depth interviews, focus group discussions, field observations, and policy document analysis. Data were thematically analyzed using the Miles and Huberman model. The findings show that the reduction of slum areas from 260.53 hectares in 2021 to 162.78 hectares in 2024 was mainly driven by partial physical interventions. Multi-sector collaboration has not been optimal due to sectoral dominance, weak institutional arrangements, inconsistent coordination forums, limited community capacity, and facilitative leadership that is not yet integrated. Slum management therefore requires stronger binding institutional designs, permanent cross-sector coordination forums, and sustainable facilitative leadership across sectors.